Menarik sekali apa yang disarikan oleh MetroTV dalam program "Menolak Lupa." Program yang terus dipertahankan keberadaannya meski tak begitu banyak mendapat iklan. Metro TV memang kreatif dan idealis ketimbang stasiun berita satunya lagi yang cenderung suka memanjang-manjangkan berita, tidak jelas galiannya serta kadang dikawal oleh presenter-presenter yang saya anggap "perlu sekolah jurnalistik" lagi.
Program "Menolak Lupa" bagi saya (dan generasi selanjutnya) merupakan sebuah discovery penting bagi catatan-catatan sejarah bangsa dari sudut pandang yang berbeda, kritis namun tetap menempatkan sejarah pada porsinya. Bahkan kalau perlu berujung "mengggantung" jika kenyataan sejarah memang demikian. Episode yang berhasil saya dokumentasikan sebagai library pribadi berjudul : "Di Bawah Kekuasaan Kopkamtib", sebuah lembaga negara yang legal dan sengaja didirikan untuk memberangus demokrasi itu sendiri. Menjadi kendaraan super power sekaligus dianggap mengerikan bagi kelompok-kelompok anti Soeharto kala itu. Selamat menyimak.
Latar Belakang
Percobaan kudeta oleh kaum komunis pada 30 September 1965 bukan saja mematikan bayi yang mereka anggap harus dilindungi kelahirannya, yaitu suatu sebuah orde pemerintahan dan masyarakat komunis di Indonesia. Kegagalan percobaan kudeta yang tragis itu, juga membawa akibat hancurnya tatanan politik yang dibina dengan rapi oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1959. Tatanan politik yang dinamai Demokrasi Terpimpin dengan mengandalkan persatuan golongan Nasionalis, Agama dan Komunis atau Nasakom, tumbang karena Tentara Nasional Indonesia berhasil melumpuhkan kekuatan komunis dalam waktu singkat.
Kekacauan politik yang muncul akibat ulah golongan komunis itu, menghasilkan situasi yang dianggap hanya bisa diatasi oleh tentara. Keadaan-keadaan setelah percobaan kudeta 30 September 1965 membuat kontrol Presiden Soekarno terhadap tentara mulai melemah. Dirinya dipaksa berhadapan dengan kekuatan Angkatan Darat yang kompak bersatu dan menginginkan sebuah tatanan politik baru Indonesia tanpa komunis.
Saleh A. Djamhari , Pakar Sejarah Militer mengatakan "Angkatan Darat saat itu tetap menuntut atau meminta kepada Presiden agar PKI dibubarkan. Kita bisa melihat bahwa telah terjadi pergulatan politik antara Soekarno dan Soeharto mengenai masalah pembubaran PKI. Rupanya ini diolah dengan cermat oleh Angkatan Darat".
Pada 10 Oktober 1965 atau sekitar 10 hari setelah percobaan kudeta yang gagal oleh PKI. Presiden Soekarno memberi tugas kepada Mayor Jendral Soeharto menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Kemanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib. Mayjend Soeharto segera menggunakan Lembaga Kopkamtib untuk operasi penganyangan sisa-sisa kekuatan komunis di Indonesia.
"Dari situlah mulai diadakan penangkapan pemimpin PKI kemudian diasingkan ke pulau buru mulailah Angkatan Darat menggunakan senjata sosial politiknya. Pengikut-pengikut Soekarno satu per satu dilumpuhkan". lanjut Saleh A. Djamhari
Kopkamtib berkembang menjadi kekuatan utama Jendral Soeharto setelah tugas pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditugaskan kepada dirinya, ditingkatkan statusnya melalui surat perintah 11 Maret 1966 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Sejak keluar supersemar itu secara faktualis sebenarnya telah berlaku hukum darurat perang di Indonesia.
Menurut Hariman Siregar , Aktivis Mahasiswa 1974, peristiwa penunjukan ini merupakan suatu kondisi yang cukup unik "Kita dalam keadaan darurat tanpa harus mendeklarasikan kembali keadaan darurat itu. Jadi Indonesia kalau terancam stabilitasnya, ada supersemar . Ada surat perintah yang bisa dipakai setiap saat. Artinya kopkamtib itu sebenarnya suatu pengorganisasian dari suatu mekanisme keadaan darurat. Mekanisme ini yang memberikan hak-hak. Suatu mekanisme yang diberikan kepada dia untuk menyatakan, melakukan tindakan apa saja kalau dianggap ada ancaman kepada Indonesia. Nah itu, dia berikan kekuasaan kepada tentara".
Jika melihat genesis atau asal usul lahirnya kopkamtib hingga keluarnya supersemar. Jelas terlihat lembaga itu lahir dari pertarungan politik tingkat tinggi. Kekuasaan harus direbut duhulu baru kemudian kekuasaan digunakan membuat hukum. Begitulah keabsahan hukum dari lembaga kopkamtib menjadi urusan yang kontroversial.
Kekacauan politik yang muncul akibat ulah golongan komunis itu, menghasilkan situasi yang dianggap hanya bisa diatasi oleh tentara. Keadaan-keadaan setelah percobaan kudeta 30 September 1965 membuat kontrol Presiden Soekarno terhadap tentara mulai melemah. Dirinya dipaksa berhadapan dengan kekuatan Angkatan Darat yang kompak bersatu dan menginginkan sebuah tatanan politik baru Indonesia tanpa komunis.
Saleh A. Djamhari , Pakar Sejarah Militer mengatakan "Angkatan Darat saat itu tetap menuntut atau meminta kepada Presiden agar PKI dibubarkan. Kita bisa melihat bahwa telah terjadi pergulatan politik antara Soekarno dan Soeharto mengenai masalah pembubaran PKI. Rupanya ini diolah dengan cermat oleh Angkatan Darat".
Pada 10 Oktober 1965 atau sekitar 10 hari setelah percobaan kudeta yang gagal oleh PKI. Presiden Soekarno memberi tugas kepada Mayor Jendral Soeharto menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Kemanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib. Mayjend Soeharto segera menggunakan Lembaga Kopkamtib untuk operasi penganyangan sisa-sisa kekuatan komunis di Indonesia.
"Dari situlah mulai diadakan penangkapan pemimpin PKI kemudian diasingkan ke pulau buru mulailah Angkatan Darat menggunakan senjata sosial politiknya. Pengikut-pengikut Soekarno satu per satu dilumpuhkan". lanjut Saleh A. Djamhari
Kopkamtib berkembang menjadi kekuatan utama Jendral Soeharto setelah tugas pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditugaskan kepada dirinya, ditingkatkan statusnya melalui surat perintah 11 Maret 1966 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Sejak keluar supersemar itu secara faktualis sebenarnya telah berlaku hukum darurat perang di Indonesia.
Menurut Hariman Siregar , Aktivis Mahasiswa 1974, peristiwa penunjukan ini merupakan suatu kondisi yang cukup unik "Kita dalam keadaan darurat tanpa harus mendeklarasikan kembali keadaan darurat itu. Jadi Indonesia kalau terancam stabilitasnya, ada supersemar . Ada surat perintah yang bisa dipakai setiap saat. Artinya kopkamtib itu sebenarnya suatu pengorganisasian dari suatu mekanisme keadaan darurat. Mekanisme ini yang memberikan hak-hak. Suatu mekanisme yang diberikan kepada dia untuk menyatakan, melakukan tindakan apa saja kalau dianggap ada ancaman kepada Indonesia. Nah itu, dia berikan kekuasaan kepada tentara".
Jika melihat genesis atau asal usul lahirnya kopkamtib hingga keluarnya supersemar. Jelas terlihat lembaga itu lahir dari pertarungan politik tingkat tinggi. Kekuasaan harus direbut duhulu baru kemudian kekuasaan digunakan membuat hukum. Begitulah keabsahan hukum dari lembaga kopkamtib menjadi urusan yang kontroversial.
Hampir senada dengan Hariman, Rizal Ramli, Aktivis Mahasiswa 1978 mendefinisikan sebagai berikut "Kopkamtib adalah lembaga yang inkonstitusional, tidak ada di konstitusi kita tapi memiliki kekuasaan yang luar biasa dan tugasnya pada dasarnya mempertahankan rezim yang otoriter dan anti demokratis".
Pemerintah orde baru selanjutnya melakukan konsolidasi kekuasaan, dibarengi dengan tindakan menghancurkan golongan yang dianggap ekstrim dan membahayakan persatuan. Penghancuran golongan yang dianggap ekstrim itu terus berkembang dan definisi golongan yang mengancam juga berkembang sesuai selera rezim orde baru.
"Memilah milah. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Membuat kategori agar supaya jadi alasan untuk melakukan tindakan kekerasan, termasuk menangkap tanpa melakukan pengadilan", sambung Rizal Ramli
Pemerintah orde baru selanjutnya melakukan konsolidasi kekuasaan, dibarengi dengan tindakan menghancurkan golongan yang dianggap ekstrim dan membahayakan persatuan. Penghancuran golongan yang dianggap ekstrim itu terus berkembang dan definisi golongan yang mengancam juga berkembang sesuai selera rezim orde baru.
"Memilah milah. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Membuat kategori agar supaya jadi alasan untuk melakukan tindakan kekerasan, termasuk menangkap tanpa melakukan pengadilan", sambung Rizal Ramli
Membatasi batas ruang gerak dan melumpuhkan lawan adalah prinsip kerja kopkamtib. Tetapi siapa yang dianggap lawan ? Semua terserah pandangan pihak penguasa. Hal seperti ini muncul saat sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia mengkritik pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Presiden Soeharto menganggap kritikan para mahasiswa itu sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban.
" Dia mulai pakai nama kopkamtib itu secara terang-terangan waktu peristiwa Taman Mini. - Ini ancaman langsung, akan saya hadapi pakai supersemar - itu diucapkan sama Soeharto dalam pidato. Yang sebenarnya kalau kita lihat, itu cuma segelintir anak-anak UI yang bilang 'ini pemborosan, Soeharto belum apa-apa sudah mau jadi Soekarno " Tegas Hariman Siregar agak emosional
Mahasiswa sepertinya menjadi momok menakutkan bagi Presiden Soeharto. Cara berpikir semacam itu terlihat jelas saat pecah peristiwa 15 Januari atau Malari 1974. Aksi mahasiswa pecah di Jakarta, memprotes kedatangan Perdana Menteri Tanaka dari Jepang. Demo anti Jepang itu merupakan gerakan mahasiswa yang menolak ketergantungan Indonesia kepada Jepang, terutama menyangkut ketergantungan dalam pembangunan. Saat itu Soeharto nampak kaget dengan peristiwa ini, bagaimana tidak, kaum muda intelektual sangat luar biasa anti Jepang sekaligus anti kebijakannya.
Sikap kritis mahasiswa Indonesia pada dekade 1970-an terhadap pemerintahan otoriter memang menguat. Mahasiswa memandang bahwa pemerintahan otoriter dengan hubungan lembaga semacam kopkamtib, merugikan perkembangan demokrasi di Indonesia.
Rizal Ramli dan kawan-kawan seangkatannya menyadari bahwa sistem otoriter dari orba tersebut tidak baik bangsa. Satu tuntutan perjuangan untuk merubah Indonesia dari sistem otoriter ke demokratis.
Reaksi pemerintah orde baru terhadap sikap mahasiwa yang menolak pemerintahan otoriter ternyata sangat keras. Tentara menggelar operasi militer dan menduduki kampus ITB pada tahun 1978. Operasi intelejen dan operasi pendudukan kampus dengan menggunakan kekuatan militer digelar untuk mematahkan gerakan mahasiswa. Tidak tanggung-tanggung, tentara dari luar Bandung di kerahkan untuk menduduki kampus ITB.
Rizal Ramli bersaksi " Kami adalah salah satu pimpinan mahasiswa di ITB pada waktu itu, tahun '78. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan, tentara menduduki kampus. Mengerahkan pasukan dari luar Jakarta, karena pada waktu itu Siliwangi, terutama yang dipimpin oleh pangdamnya Jendral Imawan Soetanto tidak setuju kalau Siliwangi harus menduduki kampus ITB ".
Apa yang dikisahkan Rizal Ramli mendapat penguatan dari Saleh A. Djamhari . Kala itu Pasukan Khusus mulai masuk tanpa koordinasi dengan Pangdam. Padahal menurut Jendral Imawan Soetanto, masalah di ITB ini bisa diselesaikan secara persuasif tanpa harus mengerahkan pasukan. Namun ternyata tidak demikian dengan pandangan penguasa tertinggi.
Pendudukan kampus ITB oleh tentara pada tahun 1978 menandai tahapan penting dalam perlawanan mahasiwa terhadap rezim otoriter orde baru. Dengan mengandalkan kekuatan operasi militer, gerakan demokrasi ditindas dengan keras.
Bersambung KESINI
Voluntext : Brigitta Int