TONTON DI YOUTUBE













Ini tanggapan JK tentang Kampanye Negatif

Dalam program Metro HIghlight  - MetroTV, Jusuf Kala tampil untuk menangkal sejumlah isu-isu kampanye yang jika salah menanggapinya, tentu saja akan merugikan. Cawapres dari PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura ini memberikan dua kategori terkait kampanye tersebut. Kategori pertama adalah kampanye negatif. Menurutnya, kampanye ini bertujuan menguliti dan mencari kesalahan lawan. Kampanye jenis  ini masih tergolong masuk akal karena akan membuat publik menjadi punya pertimbangan-pertimbangan dalam membuat pilihan.

Kategori kedua adalah kampanye hitam . Kampanye inilah yang sangat mengganggu dalam kehidupan demokrasi karena isinya sepenuhnya fitnah. Salah satunya menyangkut Suku, Agama dan Ras.  Contohnya yang menyebut Jokowi China atau Kristen. Dalam kesempatan tersebut Jusuf Kala sedikit menceritakan suatu peristiwa dimana Jokowi sempat menjadi Imamnya dalam sholat. Semuanya berlangsung dengan khusyuk dan lancar. Artinya kampanye hitam berbau SARA tersebut memang fitnah.

Dalam acara tersebut, Jusuf Kala juga menjawab sejumlah kampanye yang bertujuan merusak citra pasangan Jokowi - JK. 

ISU KEPOLISIAN AKAN BERADA DI BAWAH SUATU KEMENTERIAN

Jusuf kala menyebut bahwa isu tersebut merupakan salah satu dari sejumlah tinjauan akademik tentang kepolisian. Namun demikian Jusuf kala menegaskan bahwa polisi merupakan tanggung jawab Presiden. Kedepan, polisi diharapkan lebih tegas.

" Kita tidak ingin masalah, katakanlah timbul konflik masyarakat. Polisi harus aktif sebelum hal itu terjadi. Kalau perlu tegas.  Jangan nanti ada pengrusakan, membakar kantor KPU, kantor bupati.  Dimanapun polisi itu penting."

Ketika ditanya strateginya , JK menjawab bahwa perlunya jumlah yang cukup, latihan yang baik, peran yang baik, disiplin yang baik dan struktur yang tepat. Selain itu juga pendanaan yang baik dan gaji yang terjamin. Jika tidak, maka tentu saja akan berbahaya bagi keberlangsungan kepolisian.
Peran kepolisian sudah jelas, yakni menjaga keamanan dalam negeri dan ketertiban. Maka jelas tidak mungkin jika tidak dilatih dengan baik dan memiliki jumlah yang cukup

" pelatihan yang baik dan juga gaji yang dijamin, itu merupakan hak-hak polisi yang harus di tuntut supaya bisa melakukan tugas yang terbaik.  "

ISU PENGHAPUSAN SERTIFIKASI GURU

Salah satu Isu negatif lain yang beredar di masyarakat adalah pernyataan bahwa Jokowi akan menghapus uang tunjangan sertifikasi guru dan program bantuan langsung tunai (BLT) jika ia menjadi Presiden karena program ini dianggap hanya menghambur-hamburkan uang negara. Informasi ini pun dibantah oleh calon Presiden Jokowi. Di depan para guru dan pengurus PGRI, Joko Widodo menyatakan isi sms itu tidak benar, ia menyatakan tidak mungkin menghapus sertifikasi guru. Jokowi mengaku justru akan memperhatikan kesejahteraan para pendidik anak bangsa ini.

"Pembangunan manusia itu melalui apa ? Pendidikan, jadi pendidikan itu nomor satu dan sudah tidak bisa ditawar lagi. Pembangunan manusia itu hanya bisa dibangun lewat dunia pendidikan dan dunia pendidikan akan baik kalau kesejahteraan para guru juga baik, kualitas guru baik, jadi kesejahteraan guru merupakan suatu keharusan. Jangan sampai nanti ada isu sertifikasi guru akan dihapuskan, itu gak akan pernah terjadi , yang ada malah ditambahkan". Ujar Jokowi

Awalnya isu penghapusan sertifikasi guru ini beredar lewat sms di kalangan guru di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sms ini dianggap bagian dari kampanye negatif jelang pemilu presiden. Jokowi yakin, para guru tidak akan terpengaruh dengan isu negatif tersebut.

Atas penyataan Jokowi tersebut, JK membenarkan.

" Ya pasti, pertama karena itu ( ada dalam ) undang-undang, kedua, justru kita dalam visi misi itu salah satu pasalnya : revolusi karakter bangsa dan itu adalah pendidikan."

JK melanjutkan bahwa pendidikan itu membentuk jiwa untuk maju. Dan salah satunya lewat guru. Sangat penting bagi guru untuk mendapat jaminan yang memadai, diberikan jaminan yang sesuai dengan hak-haknya, termasuk sertifikasi tersebut.

" Jadi isu itu sangat tidak benar dan bertentangan dengan visi misi kita. Beberapa point dari visi misi kita adalah melakukan revolusi karakter bangsa, kami akan memberikan jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi para guru yang bertugas di daerah terpencil dengan memberikan tunjangan fungsional yang memadai, memberikan asuransi dan menjamin keselamatan kerja. Fasilitas kerja yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karyanya.  "

Menurut JK, sertifikasi menjadi penting karena perlu adanya standar nasional yang baik. Tidak mungkin standar pendidikan naik apabila standar gurunya tidak di naikkan.

" Sertifikasi itu adalah standar bahwa untuk guru SMP, guru SMA harus begini standar pengetahuannya, dan itu melalui pendidikan dan pelatihan. Kalau sudah melewati latihan, pendidika, n kemudian diberikan sertifikasi, maka dia mendapat tunjangan fungsional atau tunjungan khusus untuk itu. "

Ditanya tentang potret pendidikan masa kini, JK menjelaskan bahwa dunia pendidikan Indonesia merupakan upaya panjang. Pada jaman Soekarno - Soeharto dikenal ada Inpres. Tidak banyak negara di dunia yang memberikan batas minimun untuk anggaran pendidikan adalah 20% . Makin tinggi APBN, maka makin tinggi anggaran pendidikan Indonesia.

" Dari segi anggaran itu sangat tegas, karena itu harus dibarengi dengan peningkatan mutu yang baik. Kita juga harus percaya bahwa murid akan bermutu jika gurunya bermutu dan itu harus melalui sertifikasi. Maka akan sangat mustahil jika Jokowi -JK akan menurunkan pendapatan yang signifikan pada guru. Padahal dalam visi misi yang benar dan  tertulis, yang telah kita serahkan ke KPU, sangat jelas seperti apa kata-katanya yaitu menjamin kesejahteraan mereka. "

KESENJANGAN TIMUR DAN BARAT.

Diakui oleh JK bahwa telah terjadi kesenjangan antara timur dan barat. Ini akibat secara geografis , timur tersebar dalam pulau kecil dan besar sehingga dibutuhkan sistem transportasi yang baik dan merata.

" Ongkos barang ke timur itu lebih mahal, sedangkan produksi timur ke jakarta biayanya mahal,  sehingga harga jualnya lebih murah. Intinya adalah perbaikan sistem logistik itu tergantung pada transportasi. Oleh karena itulah, supaya jangan salah paham, pak Jokowi sering mengungkapkan perlunya jalan tol laut. Itu maksudnya bukan bikin jalan tol di laut,  tapi armada angkutan laut yang rapi dan teratur sehingga seperti jalan tol, bisa cepat dan murah. Jadi dari barat ke sulawesi, ke maluku dan papua itu harus teratur dan harus kapal-kapal besar sehingga biayanya lebih murah. Jadi barang dari sini ke timur itu lebih murah. Sebenarnya di timur itu, setelah banyak pembangunan jalan dan sebagainya, semuanya sudah sangat maju, apalagi di timur itu banyak menghasilkan barang-barang eksport seperti coklat, udang, juga barang tambang. Itu merupakan sisi kemajuan timur. "

Sebaliknya JK menganggap, daerah baratpun sebenarnya juga belum semuanya sejahtera. Masih banyak yang tertinggal.

" Makassar lebih maju daripada banten, di bengkulu juga masih banyak daerah-daerah yang tertinggal jika dibandingkan dengan NTB. Jadi kita tidak bisa mendekotomi lagi timur dan barat tapi antara daerah berkembang dan daerah yang tertinggal. itulah disparitasnya harus diperbaiki, keadilannya juga harus diperbaiki, disitulah gunanya ada cross-subsidi. Umumnya daerah-daerah seperti NTT atau Bengkulu, umumnya karena penghasilan daerahnya kecil sehingga APBN nya dari pusat harus lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju karena masyarakatnya bisa tumbuh sendiri. itulah caranya untuk mengatasi kesenjangan tersebut. "

PEMBERANTASAN KORUPSI

Kebanyakan dari koruptor itu adalah pejabat, oleh karena itu menurut JK, pejabat negara harus bisa menjadi tauladan, harus ada sistem yang bisa saling koreksi, sistem transparansi anggaran harus diumumkan seperti tender dan lain sebagainya.

" Sistem kita, cara pemberantasan korupsi di Indonesia adalah merupakan salah satu yang paling hebat di dunia. Di dunia ini tidak banyak ada KPK atau sistem apapun yang menangkap begitu banyak gubernur, bupati bahkan sampai menteri yang aktif. Kita semua ada di pemerintahan itu, tapi ketauladanan belum cukup tanpa sistem yang baik, pengendalian terhadap bawahan dan keterbukaan. "